Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang ZEE Indonesia. Kebijakan ini diterapkan untuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU Bidang KKP Yang di Atur Dalam UU CiptaKerja 1. Judul. Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap. UU No. E. Sementara, Pasal 35A Ayat (2) dalam UU Perikanan dihapuskan, yakni kewajiban kapal ikan asing yang menangkap ikan di ZEEI untuk mempekerjakan paling sedikit 70 persen anak buah kapal (ABK) Indonesia. Perubahan yang mendasar di sektor kelautan dan perikanan pada UU Cipta Kerja diantaranya. 45/2009 tentang Perikanan dengan melaksanakan lelang, dinilai tidak efektif. 17. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. 31 Tahun 2004 terletak pada proses penyidikan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. kemunduran yaitu menempati fase/tahap kedua dimana korporasi diakui dapat melakukan tindak Pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah pidana atau sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi Indonesia pada umumnya adalah setiap orang yang yang dipertanggungjawabakan adalah para anggota diartikan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Hakim seharusnya merujuk pada peraturan pasal 9 UU Perikanan. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang. Disebutkan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi kegiatan pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 31 Tahun 2004 mengenai perikanan yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada tahun 2009. Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian - Kelautan dan Perikanan - pnbp - kementerian kkp. Berdasarkan data yang dilansir dari The Daily Record 2019, terkait Negara penghasil ikan terbesar dunia diantaranya China,India,Indonesia,Peru,Amerika Serikat,Chili, Jepang, Thailand, Vietnam dan Rusia. 05 Januari 2016. UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Bila pada UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT. Bagi Indonesia undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat penting dengan luasnya perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Untuk pertama kali pengadilan perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan,. UU Perikanan 2. Hal itu, karena kapal akhirnya bebas dan mencuri ikan lagi di laut Indonesia Menteri Kelautan dan Perikanan. Putusan No. UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 27 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27. Putus : 04-05-2005 — Upload : 16-12-2009 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234K/PID/2005. Ketentuan yang mengatur tentang penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Library Research Hukum Lingkungan 007 Lilis Dwi Oktavia Bryan Bagus. Bahasa. Di samping itu, memang UU Perikanan membenarkan bahwa salah satu penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia yang tidak memiliki. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. JAKARTA, KOMPAS. 2019 • Donna Oc. Sebab, MK menilai penerapan pajak ganda tidak melanggar konstitusi. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Ditetapkan:. Dalam pasal tersebut, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan. Belum Tersedia. Pasal tersebut mengubah aturan sebelumnya dalam UU 45 Tahun 2009 yang menyebut kapal penangkap ikan asing harus memiliki Surat Izin. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Ditetapkan oleh Jaksa Agung RI ;2. NELAYAN (UU No. Banyak pelaku industri perikanan yang terpaksa gulung tikar. 6 Di dalam UU Perikanan diatur berbagai hal yang berkaitan dengan penegakan UU Perikanan, antara lain Penyidikan. 11. Sus/2014 Kasus : Illegal Fishing 7LQGDN3LGDQD 5L]N )DNXOWDV+XNXPPenangkapan Ikan Terukur Amanah UU Perikanan. 1 Tahun 2014 tenta ng Pengelolaan Wilayah Pesisir da n Pulau- pulau Kecil (“UU PWP2K”); UU No. Pejabat yang. Perikanan - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. UU No. Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: Setiap 6 Munawaroh, Op. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. Permen No. Mengubah definisi di UU Perikanan yang menyebut nelayan kecil menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5 gross ton (GT). 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; (2) UU No. perikanan di Indonesia, khususnya perikanan laut. 10 Pembahasan Strategi/Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi Landasan hukum pembentukan pengadilan perikanan diamanatkan dalam Pasal 71 UU Perikanan yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang berada pada lingkungan peradilan umum. Sumber daya ikan tersebut semestinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. BAB I WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN Pasal 5 (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik. Sebelumnya, dalam Permen No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. Pasal 101 Undang-Undang Perikanan . Kedua, soal kewenangan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan,. Keberadaan ikan karangSecara umum pasal-pasal dalam UU 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang Perikanan, tidak banyak berubah. Seperti halnya pada sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Trian Yunanda mengatakan, UU Cipta Kerja juga bakal lebih melegitimasi percepatan perizinan kapal, karena perizinan kapal menjadi satu pintu. 45/2009 - Perikanan) adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. , Sutrisno dan Djajasewaka. Undang-undang (UU) No. Undangundang No. 45 Tahun 2009. UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adapun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai illegal fishing yakni Undang-Undang No. Hot Pursuit Dalam UU Perikanan. Penelusuran dilakukan dengan. Diunggah oleh lenwimaya7960. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 27 klaster Kelautan dan Perikanan. Republic of Indonesia. Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Itu bertentangan dengan semangat UU Perikanan yang menyatakan bahwa usaha perikanan di WPPNRI hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. UU No. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Ikan, didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm, bergerak dengan menggunakan sirp, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi (linea lateralis) sebagai organ. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas. Padahal, di saat yang sama. UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, dari total 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, tiga diantaranya berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan. 15 tentang Perlindungan Nelayan. Keempat, Perppu Cipta Kerja menambahkan Pasal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 23 Indon esia, Undang-undang Perikanan, UU No. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk karja sama dengan pihak asing. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi. A : Dasar hukum Penerbitan SKP yaitu : UU No. PT Gramedia Pustaka Utama. Ini tidak sinkron," ucapnya. 1 Tahun 2014, dan UU No. 000,00 (enam ratus juta rupiah). 2009. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Upaya pemerintah mengatasi illegal fishing terlihat dengan berlakunya UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004. sahlan@gmail. 1. 188, TLN No. Perubahan kebijakan yang tidak dibarengi dengan konsekuensi anggaran ini dinilai Sulkaf sebagai sesuatu yang seharusnya dikaji lebih jauh efektifitasnya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Oleh karena itu, DPR RI bersama dengan Pemerintah Pusat telah menetapkan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Perikanan masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 dengan nomor urut 68. PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan. Pertama, soal definisi nelayan kecil, tidak lagi menyertakan ukuran kapal seperti pada UU No. Undang-undang ini menjadi landasan yang kuat dalam penegakan hukum untuk menangani illegal fishing. Sementara itu, sanksi pidana dalam bidang perikanan dalam UU Cipta Kerja disebutkan bila mengakibatkan kematian akan terancam pidana maksimum 6 tahun penjara. ), KEPITING (Scylla spp. UU No 31/2004 yang diperbarui dengan UU No 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan, aksi pencurian ikan tergolong tindak pidana. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31. PERIKANAN DAN KELAUTAN Status. Namun, ketentuan sanksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak membawa efek jera. Pengelolaan Potensi Perikanan Menurut UU Cipta Kerja . 05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri. Sus/2015. Pemerintah pun telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait illegal fishing di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU. Diantaranya Undang-Undang (UU) Perikanan, UU Kelautan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kewenangan baru bagi PPNS KKP dalam mengusut tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pidana bidang kelautan dan. Download. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1985. Kementerian Sekretariat Negara: No. Katalog Produk. com - Aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sektor perikanan dan kelautan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan, diklaim pemerintah dapat mendongkrak kinerja sektor tersebut, dengan tetap mengedepankan. Di Indonesia, menurut UU RI No. UU No 9 th 1985 ttg Perikanan Compiled by: 21 Yayasan Titian 5 Pasal 10 1. Pemda tentu saja bisa berpedoman pada program terobosan KKP, seperti menempatkan pentingnya peran pengawasan sumber daya kelautan dan. Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Lembar Kerja Peraturan. (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan. UU No. (2004). Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. 45/2009, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam UU Perikanan. 2. Zona Pemanfaatan adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata. Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, aturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk pekerja di kapal/pelaut selain didasarkan pada ketentuan umum dalam UU Ketenagakerjaan, juga harus memperhatikan ketentuan dalam UU Pelayaran, PP Kepelautan, dan Permen Kelautan dan Perikanan 42/2016 dengan tetap memperhatikan. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 59/permen-kp/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia dan laut lepas dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang : a. Namun demikian sebagian pelaku perikanan khususnya nelayan masih dalam kondisi memprihatinkan. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Undang Undang No. 292 26. (0536) 3220517 [email protected] perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 TahunPerikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan; Mengingat : 1. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; b. id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai revisi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dapat menjawab kebutuhan instrumen hukum untuk memberikan sanksi berat terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia (illegal fishing). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sudah menjadi payung hukum Pemerintah untuk menjaga sektor kelautan dan perikanan. UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS UU NO. Lihat UU No. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 1. id -Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan di Negara kita telah diatur asas-asasnya dalam Undang-Undang Perikanan. Presiden Republik Indonesia. 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No. PER. UU tersebut mempertahankan ketentuan mengenai kapal asing yang ada pada UU Perikanan, tetapi menghapuskan kewajiban penggunaan ABK Indonesia sebanyak 70 persen per kapal. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja masih terus menuai kritik dan unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat di hampir semua wilayah di Indonesia. 27 Tahun 2007. Dengan demikian, awak kapal Indonesia di luar negeri juga merupakan PMI dan dilindungi oleh UU PPMI. Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Nusantara Sidik Pramono di Jakarta, Kamis (2/6/2022). 6 Permohonan Uji Materi UU IKN Tak Diterima MK, Begini Kata Pemerintah. Peraturan Menteri. lahirnya Pengadilan Perikanan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengamanahkan pertama kalinya Pengadilan Perikanan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Dasar Hukum. bahwa wilayah laut. Pasal 84 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik. Kami mengucapkan terima kasih kepada. perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal; c. Untuk pertama kali pengadilan perikanan.